Diskusi Nasional Kontroversi Pembebasan Lahan Di IKN Baru Nusantara Digelar LBH Aliansi Muda Keadilan Kolaborasi Bersama PN AMK dan PP Pemuda Muhammadiyah

nasional, news

JAKARTA,news4.online – Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Muda Keadilan bekerjasama dengan Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka’bah (PN AMK) dan PP. Pemuda Muhammadiyah mengadakan Diskusi Nasional Kolaborasi melalui Webinar dengan tema Kontroversi Pembebasan Lahan Di Ibu Kota Negara (IKN) Baru Nusantara pada Sabtu (26/02/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri dari beberapa Mahasiswa, Para Pemuda dari Organisasi Kepemudaan, Masyarakat Umum serta Keterwakilan Masyarakat Kalimantan Timur juga turut hadir. Acara diskusi dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu dengan Master of Ceremony (MC) Saudari Inas Syahira S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Muda Keadilan.
Diskusi nasional ini dimulai dengan Opening Speech sebagai Pematik Diskusi dari H. Rendhika Deniardy Harsono, BSBA.,MSc sebagai Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Muda Keadilan sekaligus sebagai Ketua Umum PN AMK.
Rhendika mengatakan bahwa “latar belakang dari diangkatnya tema “Kontroversi Pembebasan Lahan Di IKN Baru Nusantara” tersebut karena Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru dipindahkan dari DKI Jakarta dan akan dibangun sebagai mega proyek di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jika sesuai dengan luas yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), luas keseluruhan wilayah IKN mencapai 180.965 ribu hektar, maka terdapat 4 (empat) kecamatan yang tercakup yakni Kecamatan Sepaku yang berada dalam lingkup administratif Kabupaten PPU. Sedangkan Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Loa Kulu berada dalam lingkup administratif Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan beberapa pemateri yang berkopenten dibidangnya masing – masing yaitu (i) Bapak Dr. H. Muh. Aras, S.Pd., M.M. (Fraksi PPP Komisi V DPR RI) (ii) Bapak Dr. Fitra Arsil, S.H.,M.H. (Ketua Bidang Studi HTN FH UI) (iii) Bapak Zenzi Suhadi (Direktur Eksekutif Nasional WALHI) kemudian hadir juga Para Penanggap dari berbagai Organisasi yaitu (i) Bapak Ainul Yaqin, S.Ag., M.Si. (Sekretaris Jenderal PN AMK) (ii) Bapak Denny Felano, S.H. (Ketua LBH Aliansi Muda Keadilan) (iii) Bapak Muhadi Sucipto, S.T. (Perwakilan Masyarakat – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimatan Timur).


Sebagai pemandu acara diskusi Adang Budaya S.Sy., M.H. selaku Moderator dan Wasekjen PN AMK, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan sebagai undang-undang melalui rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022 dalam waktu 42 hari. Selanjutnya pemaparan materi pertama disampaikan oleh Bapak Dr. H. Muh. Aras, S.Pd., M.M selaku anggota komisis V DPR RI Fraksi PPP yang memaparkan berbagai pandangan Fraksi di DPR sehubungan dengan pemindahan IKN Baru Nusantara ini. Kemudian Bapak Dr. Fitra Arsil, S.H.,M.H. sebagai Ketua Bidang Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) menjelaskan mengenai Pro dan Kontra IKN Baru Nusantara (ada yang setuju terhadap IKN akan tetapi belum tentu setuju terhadap UU nya) serta adanya beberapa fenomena – fenomena yang ada dalam penyusunan payung hukum IKN Baru Nusantara selanjutnya sebagai pemateri ketiga Bapak Zenzi Suhadi sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyampaikan mengenai analisis dampak lingkungan yang akan terjadi sehubungan dengan Mega Proyek IKN Baru Nusantara.

Setelah pemaparan dari Para Pemateri tersebut, maka dipersilahkan untuk Para Penanggap untuk memberikan tanggapannya, Penanggap Pertama disampaikan oleh Bapak Ainul Yaqin, S.Ag, M.Si selaku Sekretaris Jenderal PN AMK yang menanggapi bahwa berbagai masukan dari Masyarakat yang beragam baik pro dan kontra dalam pemindahan IKN Baru Nusantara harus diperhatikan dan diakomodir oleh Pemerintah. Gus Ainul sapaan akrabnya menyampaikan bahwa Indonesia bukan satu – satu Negara yang ingin memindakan Ibu Kotanya, terdapat berbagai macam negara – negara di dunia yang telah memindahkan Ibu Kotanya seperti Brazil, Rusia, Pakistan, Nigeria, Jerman dan Myanmar.Sebagai warga negara Indonesia kita harus mengawal pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua, “ujarnya”.


Selanjutnya Penanggap Kedua disampaikan oleh Bapak Denny Felano, S.H. selaku Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Muda Keadilan yang memberikan tanggapan kepada setiap materi yang telah disampaikan oleh Pemateri, dimulai dari menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. H. Muh. Aras, S.Pd., M.M, dimana Denny menyampaikan bahwa Komisi V sebagai partner Kementrian PUPR harus mengawal Mega Proyek IKN Nusantara senilai 466 Triliun Rupiah, Denny menyampaikan Komisi V sebagai partner PUPR bagaimana mengawal Mega Proyek senilai 466 Triliun, Seluruh proyek – proyek yang ada di IKN harus kita kawal bersama agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merugikan Rakyat Indonesia, ujar Denny. Kemudia Denny juga menambahkan bagaimana kewajiban – kewajiban dari pemilik kuasa pertambangan yang ada saat lahan – lahan mereka di Jadikan IKN Nusantara dimana didalamnya terdapat kurang lebih terdapat 162 konsesi tambang, dan terdapat 148 konsesi di antaranya adalah pertambangan batu bara, baik yang berstatus Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 1 (satu) di antaranya berstatus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) serta terdapat 94 lubang didalamnya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bro Rendhika, “ujar Denny”,
Denny juga kembali mempertanyakan bagaimana dengan permasalahan lainnya seperti Pemerintah jauh-jauh hari sebelumnya telah menyatakan kalau lahan tersebut murni milik negara. Akan tetapi, terdapat issue penolakan dari Keluarga Besar dan Kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura walaupun Pernyataan ini beberapa kali sebelumnya telah dilontarkan namun, saat itu juga Pemerintah melalui Gubernur Kaltim Bapak Isran Noor telah membantahnya. Kendati demikian, persoalan kepemilikan lahan ini, 6 pemangku hibah membeberkan sejumlah bukti baru atas kepemilikan lahan Kesultanan Kutai Kartanegara yang diklaim menjadi milik Pemerintah.


Selanjutnya Denny menyampaikan tanggapannya kepada Pemateri Kedua yaitu Bapak Dr. Fitra Arsil, S.H.,M.H. sebagai Ketua Bidang Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Denny menyampaikan apakah UU IKN yang sudah disahkan tanggal 18 Januari 2022 layak sebagai pondasi hukum untuk pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur dan apa yang harus diperbaiki dalam UU IKN ini dari sisi Akademisi HTN, “Imbuh Denny”. Kemudian Denny juga menyoroti juga terkait beralama lama waktu yang ideal untuk menyelesaikan Undang – Undang (UU) yang sangat penting seperti UU IKN ini ujarnya.
Terdapat beberapa Pasal yang cukup kontroversial dalam UU IKN ini seperti Pasal 4 ayat 1 mengenai Bentuk IKN , Pasal 5 ayat 3 soal Pemilu di IKN, Pasal 9 – 10 terkait kepala Otorita dan Pasal 24 ayat 1 yang berkaitan dengan Pembiayaan IKN, tambah “Denny”.
Sebagai tanggapan penutup Denny juga menyampaikan tanggapannya kepada Pemateri Ketiga yaitu Bapak Zenzi Suhadi sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI, bahwa WALHI harus berperan aktif dalam membantu agar dapat terciptanya Dampak Lingkungan yang layak untuk IKN Baru Nusantara, dimana Pemerintah selalu menyampaikan bahwa Nusantara akan menjadikan kota yang “go green” dan kota terdepan dari berbagai kota di belahan dunia.
Penanggap Ketiga dari Perwakilan Masyarakat – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimatan Timur yaitu Bapak Muhadi Sucipto, S.T. menyampaikan sebagai Warga Kalimantan Timur kami siap untuk mensukseskan dan menyambut “Nusantara” sebagai Ibu Kota Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia, “ujarnya”.

Diskusi Nasional ini ditutup dengan tanya jawab antara Peserta dengan Pemateri serta pembacaaan kesimpulan dari hasil diskusi yang sangat menarik ini, dimana hal ini terbukti dari waktu disksusi yang selesai lebih lama dari waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Muda Keadilan bersama Pengurus Nasional Angkatan Muda Ka’bah (PN AMK) serta PP. Pemuda Muhammadiyah. (editor Gus).

Tinggalkan Balasan