Protes Keras PN AMK Anjurkan Pemerintah Wajib Memanggil Duta Besar India Atas Penghinaan Nabi Muhammad SAW

nasional, news, Peristiwa

JAKARTA, news4.online – Pimpinan Angkatan Muda Kabah (PN AMK) mengutuk secara tegas politisi India Nupur Sharma yang telah menghina Nabi Muhammad SAW pada sebuah dialog televisi di negeri itu.

Denny Felano sebagai Ketua Bidang Hukum PN AMK dalam pernyataan tertulisnya Selasa (07/06/2022) menganjurkan Pemerintah Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia wajib memanggil Duta Besar India untuk Indonesia agar memberikan klarifikasi atas hal tersebut dan meminta Pemerintah India untuk melakukan permohonan maaf terbuka kepada warga muslim dunia atas komentar pejabatnya tersebut yang menghina dan menyakiti Umat Muslim Dunia.

“Pemerintah wajib memberikan pernyataan dan mengutuk atas pernyataan Nupur Sharma sebagai politisi dari Partai Bharatiya Janata Party (BJP),” ungkapnya.

Lanjutnya,Hal tersebut terjadi beberapa waktu yang lalu dalam acara debat Times Now di salah satu stasiun TV di India dan menjadi ramai dalam pemberitaan.

“Juru bicara BJP, Nupur Sharma telah melontarkan beberapa pernyataan yang menghina Agama Islam dan Nabi Muhammad SAW yang kita cintai,” tegasnya.

Denny menambahkan, untuk itu Pemerintah Indonesia wajib memanggik Duta Besar India dalam waktu dekat, guna klarifikasi serta memberikan catatan yang berisi pernyataan untuk mengutuk komentar politisi India tersebut yang menjadi sqlah satu jubir dari partai penguasa di India.

“Menghina Agama manapun termasuk Islam sebagai Agama terbesar di dunia adalah bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai mana tercantum dalam Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada 1966, di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi dianggap krusial pada pasal 19,” terangnya.

Sebab itu, terus Denny pasal 20 ICCPR melarang ujaran kebencian. Butir tersebut dibuat antara lain untuk memperkuat hak asasi lain yang fundamental bagi manusia yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan pasal 18.

“Hak-hak dasar ini yang menjamin setiap individu dan umat beragama mendapatkan kebebasan untuk menjalankan keyakinan atau berpindah agama,” tuturnya.

Dalam paparan Denny, oleh sebab itu larangan atas penistaan agama atau apostasi harus dipertajam pada Hukum Internasional, karena penistaan agama hanya mempertajam intoleransi, ekstremisme dan memicu tindak kekerasan.

“Kriminalisasi terhadap kebebasan beragama dan berpendapat tidak hanya menyalahi zaman, tetapi sulit dihentikan, sebaliknya apabila suatu negara dapat menghormati, melindungj dan menjaga HAM cenderung akan menikmati stabilitas sosial dan politik, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang,” ujarnya.

Senada dengan Denny, Ketua Umum PN AMK H. Rhendika D. Harsono, BDBS., Msc juga menegaskan bahwa penghinaan atas Agama Islam dan Nabi Muhammad SAW merupakan pelecehan yang sistematis terhadap Islam dan kejahatan atas hak asasi manusia.

“PN AMK akan mendukung Pemerintah apabila ingin memboikot produk-produk India seperti yang telah dilakukan Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Oman dan UEA sebagai tindakan protes terhadap penistaan agama tersebut oleh salah satu pejabatnya apabila India menolak untuk meminta maaf secara terbuka,” pungkasnya.(gus)

 

 

Tinggalkan Balasan